Warga Banyak Lari ke Jamkesprov

Realisasi Jamkesda Turun, Jamkesmas Tertekan Jampersal

BANJARMASIN – Realisasi Jamkesmas untuk pelayanan kesehatan dasar di puskesmas dan jaringannya hingga Desember 2012 mencapai 65 persen. Dari pagu anggaran APBN Rp 1,48 miliar, yang terserap sekitar Rp 900 juta.

“Kalau tidak sampai 100 persen, bukan berarti ada masyarakat miskin yang tidak terlayani. Karena masih ada Jampersal, Jamkesda, jamkesprov, dan dana pendamping rumah sakit. Dengan begitu banyak jaminan kesehatan, insya Allah tidak ada masyarakat miskin yang tidak terlayani,” ujar Kepala Dinas Kesehatan Kota Banjarmasin Diah R Praswasti, kemarin.

Dilihat dari jumlah pasien Jamkesmas yang rawat jalan ke puskesmas sebanyak 99.510 orang dari 146.402 orang peserta, sambungnya, sudah cukup tinggi. Rata-rata kunjungan dalam sebulan mencapai 17 persen. Dalam prinsip asuransi, kisaran 15-20 persen sudah maksimal.

Di sisi lain, pendanaan pelayanan kesehatan dasar dari Jamkesmas cukup tertekan sejak ada Jampersal (jaminan persalinan). Hal itu karena menu utama Jamkesmas sebenarnya untuk menurunkan angka kematian ibu dan bayi. Persalinan sudah gratis, dana Jamkesmas pun tidak terpakai.

“Pelayanan kesehatan di puskesmas juga gratis. Jadi, Jamkesmas dipakai hanya kalau pasien perlu tindakan, misalnya pemeriksaan laboratorium,” kata Diah.

Realisasi Jamkesmas ini tidak termasuk pelayanan di rumah sakit karena Banjarmasin belum memiliki rumah sakit daerah sendiri. Namun, di RSUD Ulin Banjarmasin saja, dari realisasi Jamkesmas yang diklaim ke pemerintah pusat setiap tahun dengan nilai rata-rata mencapai 15 miliar, sekitar 60-70 persen diserap warga Kota Banjarmasin.

Sementara untuk Jampersal, Diah mengungkapkan bahwa sampai Desember 2012 dari pagu Rp 2,88 miliar, terealisasi 70 persen lebih. Tercatat ada 3.153 orang yang memanfaatkan program persalinan gratis ini, baik di puskesmas maupun bidan swasta yang bekerjasama. Naik hampir empat kali lipat dibanding 2011 yang hanya 828 orang.

Sedang realisasi Jamkesda yang didanai dari kas Pemerintah Kota Banjarmasin pada tahun 2012 sekitar Rp 2,3 miliar. Pemko sendiri menanggarkan Rp 5 miliar. Dibanding tahun-tahun sebelumnya, serapan Jamkesda cenderung turun. Misalnya, tahun 2010 mencapai Rp 7 miliar dan 2011 Rp 5 miliar.

“Karena dana pemko terbatas, kita tidak lagi menerima masyarakat miskin di luar peserta Jamkesmas maupun Jamkesda dengan berbekal SKTM (surat keterangan tidak mampu) dari kecamatan. Akhirnya mereka banyak lari ke Jamkesprov, itu sebabnya realisasi Jamkesda turun,” tandasnya.