Biaya Kunker Naik, Anggaran Dewan Membengkak

BANJARMASIN – Pagu anggaran Sekretariat DPRD Kota Banjarmasin tahun 2013 sebesar Rp 29,5 miliar kemungkinan akan membengkak.

Salah satu sebabnya adalah kenaikan satuan biaya perjalanan dinas di lingkungan Pemerintah Kota Banjarmasin yang berlaku mulai 1 April tadi. Dalam APBD 2013, biaya perjalanan dinas masih mengacu ketentuan yang lama. Sehingga jika tidak ada penambahan, anggaran yang ada dipastikan kurang.

 “Tapi penambahan anggaran yang diusulkan bukan hanya untuk perjalanan dinas, tapi yang lain-lain juga. Misalnya, perbaikan beberapa kerusakan akibat angin kencang bulan Januari yang lalu, kita tidak ada anggarannya,” jelas Ketua DPRD Kota Banjarmasin Abdul Gais, Senin (17/6).

Untuk tambahan anggaran perjalanan dinas, ia mengungkapkan bahwa selain kenaikan satuan biaya, juga akibat penambahan rancangan peraturan daerah (raperda) yang akan dibahas tahun ini.

“Jadi, bahasanya bukan perjalanan dinas, tapi dalam rangka pembahasan perda (peraturan daerah). Kalau judulnya kunker (kunjungan kerja), pasti tanggapannya miring,” tukasnya.

Saat ini besaran penambahan anggaran yang akan diusulkan pada pembahasan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Perubahan tahun 2013 masih digodok. Paling lambat angkanya diserahkan ke eksekutif Jumat pekan ini sebagai bahan penyusunan Kebijakan Umum Anggaran-Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) Perubahan 2013.

Anggota Badan Anggaran Mathari menambahkan, meski belum tahu soal rencana penambahan anggaran sekretariat dewan, tapi aturan membolehkan perubahan pagu anggaran jika ada hal-hal urgen. Soal perjalanan dinas dewan yang kerap diopinikan negatif, ia menilai wajar karena masyarakat tidak tahu intinya.

“Sering kita menganggap kota kita sudah bagus, ternyata pas datang ke daerah orang lain lebih bagus, itu bisa diaplikasikan di daerah,” katanya.

Ia mengatakan, hasil kunjungan kerja itu bisa dilihat dari indikator peningkatan kinerja pemerintah, misalnya kenaikan APBD dari tahun 2009 masih Rp 600 miliar, sekarang sudah Rp 1 triliun lebih.

“Ini berkat kita meniru kinerja pemerintah daerah lain yang punya itikad baik memajukan daerahnya, misalnya dengan mengefektifkan pemungutan parkir dan penerapan sistem pemungutan pajak online,” paparnya.

Sementara Sekretaris DPRD Kota Banjarmasin Aminudin Latif mengamini bahwa rencana anggaran tambahan, khususnya untuk perjalanan dinas anggota dewan, tidak hanya dipicu penambahan volume kegiatan, seperti  penambahan jumlah program legislasi daerah, tapi juga dampak perubahan aturan satuan biaya perjalanan dinas bagi pejabat dan anggota dewan.

“Yang penting perhitungan penambahan anggaran itu rasional. Memang perubahan pagu tertingginya jauh, seperti uang harian untuk anggota dewan yang dulu Rp 900 ribu sekarang jadi Rp 1,5 juta,” ujarnya.