KSOP : Jumlah Tak Seimbang dengan Intensitas Kapal
BANJARMASIN – Kurangnya jumlah petugas pandu kapal yang keluar dan masuk alur ambang Sungai Barito diduga sebagai salah satu faktor yang ikut berandil besar dalam beberapa kecelakaan laut yang marak terjadi. Kepala Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan (KSOP) Banjarmasin Julianus The saat menerima kunjungan kerja Komisi III DPRD Kota Banjarmasin beberapa waktu lalu mengatakan, alur pelayaran sepanjang 26 mil itu memiliki tingkat kesulitan yang cukup tinggi.
"Terutama belokan Pulau Kaget. Arus dan angin bisa datang sewaktu-waktu secara tiba-tiba dengan kecepatan cukup tinggi. Kadang ini sebab kecelakaan," ujarnya. Kemudian, dari analisis lebih lanjut soal sebab-sebab kecelakaan, pihaknya sampai pada kesimpulan bahwa jumlah petugas pandu dengan intensitas keluar masuk kapal tidak seimbang.
"Dalam peraturan internasional tentang pelayaran khususnya pengawal kapal, seseorang boleh bekerja di kapal delapan jam sehari, tidak boleh lebih. Nah, dari Trisakti sampai Tabanio tempat turunnya pandu sudah empat jam, pulang pergi delapan jam. Kita hitung-hitung dengan frekuensi kapal, kita butuh 120 orang. Tapi yang ada hanya 39 orang," bebernya.
Menurut Julianus, minimnya jumlah petugas pandu ini terkait biaya operasionalnya yang besar. Untuk membayar 120 orang petugas pandu dengan gaji Rp 10 juta, artinya Pelindo harus mengeluarkan Rp 1,2 miliar perbulan. "Cost cukup tinggi, makanya yang ada hanya 39 orang dimaksimalkan. Tapi akibat kesibukan tinggi, petugas pandu lelah, bisa saja kurang konsentrasi, bisa terjadi tubrukan," sambungnya.
Pihaknya sudah mengusulkan ke Direktorat Jenderal Perhubungan Laut Kementerian Perhubungan RI dan Pelindo untuk menggunakan sistem teknologi informasi, apakah itu kamera CCTV, radar, atau yang lainnya. "Bisa membantu memantau pergerakan kapal di alur dan bisa dikendalikan dari jauh," katanya.
"Dalam peraturan internasional tentang pelayaran khususnya pengawal kapal, seseorang boleh bekerja di kapal delapan jam sehari, tidak boleh lebih. Nah, dari Trisakti sampai Tabanio tempat turunnya pandu sudah empat jam, pulang pergi delapan jam. Kita hitung-hitung dengan frekuensi kapal, kita butuh 120 orang. Tapi yang ada hanya 39 orang," bebernya.
Menurut Julianus, minimnya jumlah petugas pandu ini terkait biaya operasionalnya yang besar. Untuk membayar 120 orang petugas pandu dengan gaji Rp 10 juta, artinya Pelindo harus mengeluarkan Rp 1,2 miliar perbulan. "Cost cukup tinggi, makanya yang ada hanya 39 orang dimaksimalkan. Tapi akibat kesibukan tinggi, petugas pandu lelah, bisa saja kurang konsentrasi, bisa terjadi tubrukan," sambungnya.
Pihaknya sudah mengusulkan ke Direktorat Jenderal Perhubungan Laut Kementerian Perhubungan RI dan Pelindo untuk menggunakan sistem teknologi informasi, apakah itu kamera CCTV, radar, atau yang lainnya. "Bisa membantu memantau pergerakan kapal di alur dan bisa dikendalikan dari jauh," katanya.
Ia menambahkan, saat ini usulan itu tengah dalam pembahasan. Dirjen Perhubungan Laut mengkalkulasi proyek ini perlu anggaran cukup besar. Di sisi lain, juga perlu perjuangan untuk mendapat persetujuan DPR RI. "Nanti kalau kedalaman alur sudah ideal, kapal yang masuk bisa lebih besar. Tapi makin besar kapal, geraknya lambat, untuk bermanuver agak susah. Makanya kalau ada alat, bisa lebih mudah. Efisiensi juga untuk Pelindo," tandasnya.
Tidak ada komentar:
Posting Komentar